Epistemanedu

Daftar Pertanyaan Apa saja masing-masing kekurangan  dari cost best pricing dan target costing dan adakah cara menangani kekurangannya? Apakah target biaya akan membatasi desain produksi perusahaan? Bagaimana mengatasinya? Menurut pendapat kalian kebijakan atau cara apa yang harus dilakukan perusahaan  untuk menurunkan biaya produksi tanpa mengurangi nilai dari produk sesuai dengan penerapan rekayasa nilai dijelaskan kelompok kalian tadi, sehingga tidak mengurangi besarnya jumlah pelanggan yg membeli produk tersebut. Proses penggunaan Target costing di awali dengan penentuan harga jual yang berlaku dipasar, lalu bagaimana jika perusahaan memproduksi barang differential dan sulit di tentukan harga jualnya?  Apakah target costing masih dapat digunakan? ada dua cara dalam menurunkan biaya hingga ke tingkat biaya yang dikehendaki,dari kedua cara tersebut cara mana yg paling efektif untum mempercepat penurunan biaya? apakah teori kendala dinilai efektif utk pengambilan keputusa

Daftar Pertanyaan Bagaimana melakukan analisis profitabilitas pelanggan saat perekonomian sedang menurun sehingga sulit untuk mendapatkan profit?  Bagaimana cara menanganinya? Sebutkan dan jelaskan contoh penerapan CLV di Indonesia. Apa hubungan customer profitability analysis dan customer lifetime value dengan akuntansi manajemen?  Jenis perusahaan seperti apa yang banyak menggunakan metode CLV dan apa saja kelebihan yang dimiliki metode CLV dibandingkan metode lainnya?  Dari 4 cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas, manakah cara yang paling efektif? Apakah bisa dua cara atau lebih dilakukan bersamaan oleh perusahaan untuk meningkatkan profitabilitasnya?  Apa perbedaan analisis profitabilitas pelanggan dengan menggunakan metode ABC dan dengan CLV?  Dalam analisis terhadap pelanggan dengan menggunakan Costumer lifetime value (clv), kriteria apa saja yang harus ada supaya bisa berjalan baik. Bagaimana melakukan analisis profitabilitas pelang

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PERNYATAAN NO. 14 TENTANG AKUNTANSI ASET TAK BERWUJUD Source: Pixabay Tujuan dari PSAP No. 14 ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tak berwujud meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan  pengungkapan. Adapun entitas yang wajib menggunakan ini adalah dalam menyusun aporan keuangan pemerintah pusat, laporan keuangan pemerintah daerah, laporan keuangan Badan Layanan Umum (BLU), dan laporan keuangan konsolidasian.  Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. JENIS-JENIS ASET TAK BERWUJUD ATB yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah dapat dibedakan berdasarkan jenis sumber daya, cara perolehan, dan masa manfaat.  Berdasarkan jenis sumber daya, ATB dapat berupa:  Perangkat lunak (softwar

Resume PSAP 13  STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PERNYATAAN NO. 13 TENTANG PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM Source: Pixabay Badan Layanan Umum (BLU) diberikan pengeloaan keuangan yang fleksibelitas, antara lain pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, pengelolaan utang-piutang, pengelolaan investasi dan pengadaan barang/jasa, kesempatan untuk mempekerjakan tenaga profesional non pengawai negeri sipil, serta kesempatan pemberian imbalan jasa kepada pegawai sesuai dengan kontribusinya. Adapun tujuan dari SAP ini adalah untuk mengatur penyajian laporan keuangan BLU dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar BLU dengan menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan akuntansi berbasis akrual Badan Layanan Umum (BLU) ad

SOAL A : Di bawah ini adalah Neraca Awal tahun 2019 salah satu SKPD yang ada di Kota Korrona. Neraca awal tahun Kota Korrona Selama bulan Januari 2019, terdapat transaksi-transaksi sebagai berikut: Pada tanggal 1 Januari 2019 untuk DPA SKPD menunjukkan sebagai berikut : Estimasi Pendapatan adalah sebesar Rp 2.000.000.000,-  Apropriasi Belanja dianggarkan adalah sebesar Rp 3.500.000.000,-  Pada tanggal 2 Januari 2019 Bendahara Pengeluaran menyusun SPP LS Gaji sebesar                    Rp 90.000.000 dan menyerahkannya kepada PA melalui PPK. Pada hari yang sama PPK menerbit   kan SPM LS Gaji. PA SKPD mengotorisasi SPM-LS Gaji dan menyerahkannya kepada BUD. Atas SPM tersebut pada tanggal 3 Januari 2019 BUD menerbitkan SP2D.  Tanggal 3 Januari 2019 dilakukan pembelian ATK berupa kertas sebanyak 1.000 rim @               Rp. 42.500,- dengan menggunakan uang UP.   Tanggal 3 Januari 2019 Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP UP sebesar Rp. 35.000.000 kepad

AKUNTANSI  PEMERINTAH KOTA SYAWAL Pemerintah Kota “Syawal” memiliki Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yakni SKPD “A”. Berikut adalah Neraca Awal dari SKPD “A”. Neraca awal SKPD A Selama bulan Januari 2016 terdapat transaksi-transaksi di SKPD “A” sebagai berikut:  Pada tanggal 1 Januari 2016 untuk SKPD “A” ditetapkan bahwa  Estimasi Pendapatan adalah sebesar Rp 65.000.000,-  Apropriasi Belanja dianggarkan adalah sebesar Rp 80.000.000,- Tanggal 2 Januari 2016, Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat  Perintah Pencairan Dana - Langsung (SP2D-LS) Gaji sebesar Rp 70.000.000,- dengan rincian sebagai berikut : a. Gaji Pokok Rp 45.000.000,- b. Tunjangan Keluarga Rp 15.000.000,- c. Tunjangan Jabatan Rp 10.000.000,- Tanggal 3 Januari 2016 Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran -Uang Persediaan (SPP-UP) sebesar Rp 10.000.000,- kepada Pengguna Anggaran (PA) melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD). Pada hari y

ARTIKEL ILMIAH AKUNTANSI PEMERINTAHAN “Basis Akrual dalam Persfektif Syariah” Abstrak Basis akrual dalam persfektif syariah. Berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) Nomor 59 tentang penyajian laporan keuangan syariah terutama penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk entitas syariah menggunakan asumsi dasar akrual. Dalam prakteknya terdapat ketidakkonsistenan tentang penerapan basis akuntansi dalam entitas syariah. Maka dari itu paper ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis basis akrual dalam perspektif syariah. Dewan syariah nasional menilai yang lebih maslahat adalah pengakuan dan pencatatan transaksi berdasarkan basis akrual ditimbang basis akuntansi lainnya. Sedangkan untuk pendapatan yang ditujukan bagi hasil dilakukan sesuai dengan pendapatan yang senyatanya telah terealisasi.    Kata Kunci: basis akrual, akuntansi syariah  Pendahuluan  Perubahan dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh, membawa perubahan bes